Dosen Universitas Mulawarman Ingatkan Jokowi Setop Kepentingan Dinasti

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menyerukan sikap penyelamatan demokrasi. Mereka meminta Jokowi menghentikan langkah politik demi kepentingan dinasti.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Dosen Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur, menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi. Salah satu poin sikap mereka yaitu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhenti melakukan langkah politik demi kepentingan dinasti di Pemilu 2024.
Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi harus segera dihentikan.

“Presiden tidak boleh memihak. Setop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya,” ujar Herdiansyah dalam keterangannya, Jumat (2/2).

Koalisi dosen juga meminta seluruh aparatur negara agar bersikap netral. Herdiansyah mengingatkan para aparat negara dibayar dengan pajak yang berasal dari rakyat.

“Karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu,” jelas dia.

Herdiansyah melanjutkan soal pembagian bantuan sosial (bansos) yanh dinilai sarat politisasi. Koalisi mengingatkan fasilitas negara tak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu,” tuturnya.

Menurut koalisi, demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 1998, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elite politik.

Herdiansyah menyebut upaya tersebut dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cacat etika. Putusan itu dinilai memberi jalan politik dinasti.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju jadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto karena putusan MK tersebut.

Bahkan, kata dia, lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Tak hanya itu, koalisi menilai lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan MK dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan.

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman pun menyerukan seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi dari ancaman tiran kekuasaan.

Baca artikel CNN Indonesia “Dosen Universitas Mulawarman Ingatkan Jokowi Setop Kepentingan Dinasti”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*