My Blog

Jakarta, CNN Indonesia — Rumah menteri di IKN masih dalam progres pembangunan. Meski belum semuanya selesai tapi setidaknya dua hunian yang sudah rampung 100 persen dan siap digunakan.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan dua rumah tersebut sudah layak huni karena telah dilengkapi beserta furniturenya.

“Iya ada 2 (rumah menteri) yang sudah jadi sampai dengan interiornya,” ujarnya kepada detikcom, Kamis (22/2).

Sementara itu, berdasarkan foto yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (23/2), interior hunian tersebut sangat modern yang didominasi marmer.

Rumah Menteri di IKN.  (Dok. Kementerian PUPR via Detikcom).
Dari tampak depan, rumah terdiri dari dua lantai dan basement. Rumah tersebut berdiri kokoh dengan model kekinian yang dihiasi banyak lampu kuning atau ‘warm’ di setiap sisi.

Pintu masuk di lantai dasar tampak berwarna hitam yang terdiri dari dua daun. Saat memasuki rumah, maka akan langsung menemukan ruang santai atau keluarga yang dilengkapi TV dengan backdrop marmer, sofa panjang tiga seater, meja dan dua kursi santai lain.

Rumah menteri ini mengusung tema open space. Tema  tercermin dari posisi ruang tamu yang langsung menyatu dengan ruang makan. Meja makan panjang dilengkapi dengan 8 kursi sehingga lebih dari cukup untuk menampung keluarga utama para menteri.

Rumah Menteri di IKN. (Dok. Kementerian PUPR via Detikcom).
Di dalam rumah ini juga disediakan ruangan khusus menteri untuk bekerja dengan latar belakang rak buku transparan dengan sentuhan kayu warna coklat di bagian pinggir dan atasnya.

Untuk toiletnya juga dilengkapi dengan wastafel satu set, cermin hingga pengering tangan. Hampir sama dengan ruangan utama, dinding kamar mandi juga menggunakan keramik motif marmer.

Adapun rumah menteri tersebut berdiri gagah dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi (m2) dan lahan sekitar 1.000 m2.

Konsepnya, pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Pemerintah berencana membangun 36 rumah menteri di IKN. Saat ini sudah 2 rumah yang selesai, maka artinya masih ada 34 rumah lagi dalam proses pembangunan.

(ldy/agt)

Polisi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap selebritas Tamara Tyasmara dalam kasus kematian anaknya, Dante (6) yang dibunuh kekasihnya, Yudha Arfandi.

“(Pemeriksaan hari ini) ibu korban (Tamara Tyasmara)” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu saat dihubungi, Rabu (21/2).

Rovan menyampaikan selain Tamara, pihaknya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

“(Selain Tamara) pemeriksaan ahli renang, guru (Dante),” ucap dia.

Sebelumnya, Dante anak dari Tamara dilaporkan meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (27/1).

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan Yudha Arfandi, yang merupakan kekasih Tamara, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Yudha pun ditangkap aparat kepolisian di daerah Pondok Kelapa. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, polisi lantas melakukan penahanan terhadap Yudha.

Dalam kasus ini, Yudha dijerat Pasal 76c Jo Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dan atau Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP.

Kepada polisi, Yudha mengaku alasannya membenamkan Dante di kolam renang itu adalah untuk latihan pernapasan agar lebih kuat.

Berdasarkan hasil autopsi, Dante dipastikan meninggal karena tenggelam. Hal ini berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan pada tubuh korban.

(dis/kid)

Jakarta, CNN Indonesia — Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto memuji Presiden Joko Widodo dalam pidato kemenangannya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2) malam.
Prabowo mulanya mengatakan telah mengenal betul sosok Jokowi. Ia memandang Jokowi sebagai seorang presiden yang sangat bekerja keras.

“Presiden Jokowi saya sangat kenal. Saya sangat kenal, beliau saya katakan pekerja yang sangat sangat sangat bekerja keras,” ungkap Prabowo.

Ia menyebut Jokowi juga acapkali bekerja tanpa mengenal lelah. Sikap Jokowi itulah yang kemudian menurut Prabowo membuat para menteri menjadi kewalahan untuk mengimbanginya.

“Tidak ada capenya, menteri-menterinya kewalahan ikut beliau,” tuturnya.

Dalam agenda tersebut, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi juga turut hadir secara langsung di lokasi.

Pantauan CNNIndonesia.com, beberapa menteri yang terlihat hadir adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menkominfo yang juga Ketum Projo Budi Arie.

Kemudian Menpora Dito Ariotedjo, Mendag yang juga Ketua Umum PAN Zulfikli Hasan hingga Wamenaker sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor.

Hari pencoblosan Pilpres dan Pileg 2024 digelar serentak di Indonesia pada hari ini, Rabu,(14/2). Dalam Pilpres 2024 ini, tiga pasangan calon kandidat bersaing memperebutkan suara 204,8 juta rakyat Indonesia yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari – 20 Maret 2024.

Sejauh ini, Prabowo-Gibran dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) berbagai lembaga survei. Mereka menggungguli pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

(fiq/agt)

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai calon presiden Ganjar Pranowo tak pantas bicara hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ahmad menganggap gagasan semacam itu seharusnya keluar sebelum hari pencoblosan dan bukan terlontar dari pihak yang kalah.

“Pak Ganjar menurut saya tidak pantas bicara itu karena dia kan menjadi orang yang kalah. Kenapa inisiatif itu enggak dilaporkan di awal? Menurut saya kalau terjadi kecurangan bukan baru sekarang, ini sudah terjadi sebelum pencoblosan,” ujar Ahmad, Jumat (23/2).

“Aneh saja kalau baru sekarang dia bicara, aneh aja menurut saya kalau baru sekarang kita bicara tentang kecurangan,” ia menambahkan.

Menurut real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ganjar dan wakilnya Mahfud MD berada di posisi buncit dengan perolehan 17 persen dari 75 persen suara yang masuk.

Ahmad juga menegaskan hak angket bukan hak calon presiden melainkan DPR. Namun, partai pengusung capres bisa mengusulkan ide tersebut ke parlemen.

“Kecuali Pak Muhaimin kan ketua partai, kecuali lain-lain kan harus konsul sama parpol dan pengusungnya,” ujar dia.

Muhaimin Iskandar merupakan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus calon wakil presiden dari Anies Baswedan.

PKB, NasDem, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Imin di pilpres tahun ini.

Tunggu sikap PDIP
Menyoal angket, Ahmad mengatakan NasDem belum mengambil keputusan apapun. Partai ini, lanjut dia, ingin mendengar sikap PDIP terlebih dahulu.

“Sampai hari ini kita belum dengar sikap PDIP, kemarin Pak Sekjen NasDem kan sudah menyampaikan pernyataannya kan, mendukung (angket) tapi menunggu PDIP,” ungkap dia.

Senada, Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim juga punya penilaian serupa.

Pernyataan dia terungkap usai bertemu Sekjen PKS Aboe Bakar Dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menggelar pertemuan di NasDem Tower, Kamis.
.
“Kami utuh tiga partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator,” ujar Hermawi.

Meski demikian, dia mengaku belum berkomunikasi dengan kubu Ganjar soal dukungan mereka. Namun, Sekjen itu menegaskan siap berada di belakang PDIP mendukung usulan hak angket.

Hermawi juga mengaku sudah menyiapkan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan saksi untuk dibawa ke DPR.

Ganjar sempat melontarkan gagasan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu pada awal pekan ini.

Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis awal pekan ini.

Lebih lanjut, dia mengatakan dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus ditangani.

Ganjar juga membeberkan usulan hak angket di DPR telah dibahas dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada pertengahan Februari lalu.

(isa/bac)

Makassar, CNN Indonesia — Beredar video rombongan pengantar jenazah menyerang salah satu rumah warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polisi pun menyelidiki.

Dalam video tersebut terlihat seorang warga berdiri di depan rumahnya sambil melihat rombongan pengantar jenazah yang melintas. Warga kemudian menegur diduga akibat penggunaan knalpot brong.

Beberapa saat kemudian, sekitar enam pengantar jenazah langsung menyerang warga tersebut dengan dua di antaranya masuk ke dalam rumah warga.

Pria tersebut melawan dengan batu sehingga salah satu pelaku keluar dari dalam rumah korban. Masyarakat sekitar pun datang dan rombongan pengantar jenazah melanjutkan perjalanannya.

Saat dikonfirmasi soal kasus tersebut, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Maros Iptu Slamet mengatakan saat ini pihaknya belum menerima laporan.

“Terkait hal tersebut belum kami terima laporan dari korban,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (24/2).

Meski begitu, anggotanya bergerak untuk mencari informasi kasus tersebut. Ia membenarkan kejadian itu berlangsung di daerah Kecamatan Moncongloe, Selasa (20/2).

“Iya, itu kejadiannya di daerah Moncongloe,” tutur Slamet.

“Kami masih melakukan penyelidikan juga, kami lakukan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” lanjutnya, dikutip dari detikcom.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didit Supranoto mengimbau masyarakat agar tertib dan teratur saat mengantar jenazah.

“Dihimbau kepada masyarakat dimohon kesadarannya, apabila ada keluarga, kerabat yang meninggal dunia, pengantar jenazah bisa tertib lalu lintas selama di jalan dan tidak mengganggu ketertiban,” kata dia.

(mir/arh)

Jakarta – Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengamuk di Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengamuk karena merasa perolehan suara miliknya turun drastis dari perolehan awal.
Dilansir detikJatim, Sabtu (24/2/2024), Sonhaji mengamuk di hadapan para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aksinya itu terekam video sejumlah pendukungnya yang turut mendatangi kantor kecamatan yang juga menjadi sekretariat PPK Kwanyar.

Pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D DPRD Bangkalan ini datang bersama puluhan pendukungnya kemudian melakukan aksi di depan kantor kecamatan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan 5 anggota PPK Kwanyar.

“Saya ingatkan jangan sekali-kali mengubah perolehan suara DPRD Bangkalan, karena kalian akan berhadapan dengan saya dan nyawa taruhannya,” kata Sonhaji, Jumat (23/2).

Sonhaji yang duduk berhadapan dengan 5 anggota PPK itu sempat emosi dan menggebrak meja. Dia kesal karena suaranya turun drastis dari perolehan awal. Ia meminta agar tidak ada penggeseran suara terutama yang berkaitan dengan perolehannya.

“Jangan pernah menggeser suara Sonhaji,” imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Jakarta, CNN Indonesia — Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Malang, Jawa Timur kembali erupsi dan melontarkan abu vulkanik setinggi 600 meter pada Rabu (21/2) malam.
Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan erupsi terjadi sekitar pukul 22.19 WIB.

“Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 127 detik,” kata Sigit dalam laporan tertulisnya di Lumajang.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu juga mengalami erupsi pada Rabu pagi sekitar pukul 07.17 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 500 meter di atas puncak (4.176 meter di atas permukaan laut).

“Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 100 detik,” tuturnya.

Status gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut itu masih berstatus Siaga atau Level III, sehingga masyarakat diimbau mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Kemudian masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

(Antara/rds)

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah mantan ketua umum PSSI terus mendulang suara dalam real count KPU pemilihan legislatif (Pileg) Pemilu 2024 hingga Kamis (22/2).
Salah satu yang menjadi caleg DPR pada Pemilu 2024 adalah Ketum PSSI 2019-2023 Mochamad Iriawan atau Iwan Bule. Ia maju pada Dapil Jawa Barat 10 melalui Partai Gerindra.

Sejauh ini, Iwan Bule meraih 24.572 suara sekaligus berada di peringkat kedua suara terbanyak dari partai tersebut. Di atas Iwan Bule, ada Rokhmat Ardiyan dengan 26.016 suara.

Ada kemungkinan Iwan Bule bisa menyalip pesaing terdekatnya. Sebab, perolehan suara untuk dapil tersebut ini baru 51,03 persen per Kamis (22/2) pukul 14.00 WIB.

Lalu Ketua PSSI periode 2011-2015, Djohar Arifin juga maju dari partai Gerindra untuk caleg DPR RI Dapil Sumatera 2. Ia kini meraup 7.372 suara dan masih tertinggal cukup jauh dari para rivalnya di partai yang sama.

Dari 10 caleg partai Gerindra pada dapil tersebut, Djohar berada di posisi kelima. Saat ini perolehan suara Dapil Sumatera 2 baru 52,76 persen.

Kemudian Ketua PSSI 2003-2011, Nurdin Halid jadi eks pemimpin PSSI yang meraih suara terbanyak saat ini. Maju sebagai caleg DPR dari partai Golkar, Nurdin meraup 41.476 suara di Dapil Sulawesi Selatan 2.

Perolehan itu menjadikan Nurdin berada di peringkat pertama sementara. Sejauh ini dapil Sulawesi Selatan 2 sudah mengumpulkan 68,01 persen total suara.

Di satu sisi, masih terdapat sejumlah kejanggalan dari hasil alat bantu perhitungan Pemilu atau Sirekap Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lantaran di sejumlah dapil ada perbedaan antara jumlah perolehan total suara partai dengan jumlah akumulasi suara yang didapatkan tiap-tiap caleg.

(ikw/jal)

Jakarta, CNN Indonesia — Usai hari pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari lalu, teriakan soal dugaan adanya kecurangan kian nyaring.
Dugaan kecurangan salah satunya dipicu permasalahan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU. Selain itu, kecurangan diduga terjadi jauh sejak sebelum pencoblosan.

Kecurangan ini disuarakan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dua paslon ini berdasarkan Sirekap dan hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menduduki peringkat dua dan tiga dalam perolehan suara.

Ganjar bahkan mengusulkan partai politik pendukungnya dan Anies di parlemen agar menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Adanya dugaan kecurangan juga disuarakan masyarakat. Sejumlah warga menggelar demo di depan kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Sementara itu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan yang unggul di Pilpres 2024, tak terlalu banyak berkomentar. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengatakan sebetulnya banyak juga hal di lapangan yang merugikan mereka. Kemudian, Gibran mengklaim juga mengantongi bukti kecurangan, tapi enggan melapor.

Dalam perhelatan pemilu, pihak yang mengalami kekalahan memang selalu melontarkan tudingan adanya kecurangan. Kubu yang kalah pun hampir selalu mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuktikan tudingan ini.

Hal ini diamini Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang kalah dalam pemilu akan selalu menuduh pihak yang menang melakukan kecurangan. Namun, Mahfud menyebut pihak yang kalah belum tentu selalu kalah saat mengajukan gugatan sengketa. Menurutnya, penggugat memiliki kemungkinan untuk memenangkan gugatannya.

“Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu akan selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai,” kata Mahfud usai menghadiri pengukuhan tiga guru besar Kedokteran UI di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

“Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan,” imbuhnya.

Lihat Juga :
Mengintip Janggal Sirekap untuk Suara Caleg dan Partai di Dapil Neraka
Di tengah maraknya teriakan kecurangan dalam pemilu ini, lantas bagaimana seharusnya KPU sebagai penyelenggara pemilu bersikap?

KPU harus bisa respons cepat
Pengamat Pemilu sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menilai KPU harus merespons cepat atas maraknya dugaan kecurangan pemilu.

Menurutnya, respons cepat salah satunya dapat dilakukan dengan memperbaiki Sirekap yang menjadi sorotan lantaran kerap bermasalah.

“KPU bisa menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan secara tepat dan cepat utamanya terhadap sirekap,” kata Mita kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

Ia pun menilai wajar jika banyak pihak yang menaruh curiga atas keputusan KPU menghentikan sementara rekapitulasi suara tingkat kecamatan di sejumlah daerah.

Mita menyebut permasalahan dalam Sirekap seharusnya tidak menghambat rekapitulasi suara secara manual.

“Kendalanya rekap di kecamatan ini keterbatasan pengawas pemilu di tengah penghitungan yang akan diakumulasi dari setiap TPS per-kelurahan,” ujar dia.

“Kalau posisinya ada jeda yang dilakukan, ini akan berpotensi adanya pengubahan suara saat rekapitulasi di tingkat kecamatan,” sambungnya.

Mita berpandangan KPU mestinya mengambil tindakan yang rasional dan sesuai prosedur di tengah maraknya tudingan kecurangan. Terlebih, kata dia, banyak pihak yang tidak percaya kepada KPU.

Ia pun menyebut respons KPU atas ragam tudingan kecurangan ini memiliki dampak terhadap hasil Pemilu 2024.

“Dampak yang akan muncul tentu memicu publik mempertanyakan khususnya pada keabsahan legitimasi hasil pemilu 2024,” jelas dia.

Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai KPU harus merespons cepat tuduhan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Ia menyebut hal itu perlu dilakukan untuk mencegah opini liar publik terkait kecurangan pemilu semakin meluas.

“Secara konkret perlu jubir atau tim komunikasi yang handal dan gesit agar setiap problematika kecurangan bisa diselesaikan dalam satu alur komando,” ujar Agung.

Ia juga menyebut perlu koordinasi antar lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Hal itu, kata dia, agar segala tudingan yang muncul dapat direspons secara menyeluruh dan tuntas.

“Semisal, KPU dengan Bawaslu agar setiap masalah yang hadir di tengah-tengah publik misalnya dalam kasus Sirekap atau hal sejenis dapat direspons secara komprehensif agar tak berlarut,” kata dia.

Ia juga menyebut hal itu perlu dilakukan demi menghindari adanya dampak dari ragam tudingan kecurangan yang muncul. Agung khawatir jika tudingan kecurangan ini tak bisa direspons dengan baik bisa mengurangi legitimasi hasil pemilu.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan KPU harus bisa menjelaskan dengan cepat dan benar apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, jangan sampai tuduhan yang ada akhirnya jadi sebuah kebenaran.

“Agar publik juga paham dan mengerti sesungguhnya apa yang sedang terjadi, jangan sampai tuduhan tuduhan kecurangan itu menjadi sebuah kebenaran kan bahaya,” tutur Ujang.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan lambatnya respons KPU atas ragam tudingan kecurangan dapat menimbulkan dampak negatif.

Namun, menurut dia, hal itu tak berpengaruh pada legitimasi hasil pemilu. Ia menyebut legitimasi pemilu didapatkan secara penuh ketika sengketa pemilu terkait kecurangan diselesaikan di MK.

“Tetapi kalo soal (dampak) legitimasi itu tidak, kenapa? Legitimasi itu nanti adanya di MK, hasil di MK. Di MK lah akan dibuktikan kecurangan-kecurangan itu, apakah ada,” ujar dia.

Respons KPU
KPU sendiri telah menyatakan Sirekap hanya sebagai alat bantu penghitungan. Jika ada kesalahan, KPU menegaskan akan mengoreksi data Sirekap. Sementara rekapitulasi suara yang sah tetap akan ditentukan lewat penghitungan manual sesuai aturan.

Soal rekapitulasi manual, KPU menyatakan akan dilakukan secara terbuka dan disiarkan secara langsung. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

“KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dan menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (live streaming) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video,” demikian bunyi keputusan KPU tersebut.

Menurut jadwal, rekapitulasi suara selesai paling lambat pada 20 Maret 2024. Nantinya, KPU akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara. Rapat akan dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Selain KPU, peserta rapat pleno rekapitulasi terdiri dari saksi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), KPU provinsi, dan PPLN. Rapat pleno rekapitulasi juga dapat dihadiri pemantau pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta, dan peserta lainnya.

(mab/tsa)

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah pakar asing dan dalam negeri memprediksi nasib ekonomi Indonesia apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden.
Asisten Senior S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Universitas Teknologi Nanyang Singapura Richard Borsuk memperhatikan apakah para pembantu presiden terpilih bakal melanjutkan pengelolaan fiskal yang disiplin ala Menteri Keuangan Sri Mulyani atau justru belanja ugal-ugalan.

“Pasar akan mengamati dengan hati-hati apakah disiplin fiskal yang telah dijaga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dipertahankan, atau akankah Prabowo mendongkrak belanja pemerintah ke tingkat yang sangat tinggi?” katanya, dilansir Nikkei Asia, Kamis (15/2).

Di lain sisi, Profesor Universitas Ritsumeikan Jepang Jun Honna menyoroti bagaimana Prabowo akan memenuhi janji-janjinya selama kampanye. Prabowo berulang kali menekankan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan besar Jokowi, termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara serta kebijakan hilirisasi.

Prabowo juga memiliki program unggulan makan siang gratis dengan anggaran mencapai Rp400 triliun.

Namun, Honna menilai Prabowo saat ini akan fokus memperkuat kekuasaannya sebelum ia menjabat resmi pada Oktober mendatang. Menurutnya, Prabowo akan menganggap kemenangan di pemilu sebagai pencapaiannya sendiri dan mengurangi pengaruh Jokowi.

“Mulai saat ini, permainan kekuasaan baru antara Prabowo dan Jokowi dimulai,” kata Honna.

“Setelah pemerintahannya dimulai, saya pikir akan ada motivasi yang semakin besar untuk mengurangi pengaruh Gibran dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari pengaruh Jokowi,” imbuhnya.

Dari dalam negeri, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Muhammad Ishak mengatakan kondisi ekonomi di bawah Prabowo-Giran akan bergantung pada beberapa hal.

Pertama, apakah visi misi yang diusung selama kampanye bisa dijabarkan dalam bentuk regulasi dan bisa menciptakan terobosan sehingga Indonesia keluar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 persen.

“Tanpa terobosan maka trajektori pertumbuhan ekonomi tidak banyak berubah, hanya diuntungkan oleh situasi global, seperti peningkatan harga komoditas primer,” katanya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua, susunan tim kabinet yang dipilih Prabowo-Gibran. Ia mengatakan para menteri yang dipilih harus didasarkan pada kecakapan dalam melakukan terobosan, bukan hanya sekadar membagi-bagikan kekuasaan dan balas jasa seperti yang biasanya terjadi.

“Idealnya seluruh jabatan menteri berdasarkan orang terbaik yang dimiliki negara ini. Masalah karena prinsip take and give jadi jabatan menteri kadang-kadang diisi oleh orang partai yang tidak punya kompetensi,” katanya.

Ketiga, kemampuan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk primer, seperti sektor perkebunan dan pertambangan. Ia mengatakan Prabowo-Gibran bisa saja meningkatkan nilai tambah produk-produk primer asal mereka memperluas dan memperdalam proses hilirisasi pada berbagai komoditas.

Ia mengatakan hilirisasi bukan sekedar membangun industri barang setengah jadi seperti pada smelter nikel. Namun juga harus menjaga agar dampak lingkungan dan sosialnya tidak semakin memburuk.

“Tinggal masalahnya bisakah keduanya membatasi dan mengendalikan hasrat para investor dan pemilik modal yang kebanyakan menjadi pendukung mereka,” katanya.

Sementara, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut kemenangan Prabowo-Gibran tak akan banyak mengubah nasib Indonesia. Apa yang diusung paslon nomor urut 2 itu, katanya, mirip dengan yang dikerjakan Jokowi dua periode ini.

Nailul memprediksi Prabowo akan terus menggenjot infrastruktur dan pembangunan fisik secara masif. Namun, dampaknya tak akan terlalu terasa bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Dengan strategi yang sama (dengan Jokowi), saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka 5 persenan. Faktor investasi di bawah Bahlil (Kepala BKPM/Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) pun belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi,” katanya.

“Dengan komposisi menteri yang kemungkinan ada beberapa pos yang sama, saya rasa kemungkinan akan sama kebijakan yang diambil,” ramal Nailul.

Ia juga menyoroti megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Nailul menyebut APBN akan semakin berat memikul janji manis Prabowo yang didampingi putra sulung Jokowi itu.

“APBN akan semakin berat nampaknya jika kebijakan Jokowi dijalankan plus program baru Prabowo-Gibran dilakukan. Makan siang gratis dan beberapa kebijakan lainnya akan menguras APBN,” wanti-wanti Nailul.

“Larinya akan ke utang negara. Jika kebijakan masih ugal-ugalan, saya rasa hutang bisa naik 1,5 kali hingga 2 kali lipat di 2029. Ini yang harus kita kawal,” tandasnya.

Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpantau unggul dalam real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilpres 2024.

Berdasarkan data per Senin (19/2) pukul 06.58, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 54.496.002 suara alias 58,3 persen. Data masuk 579.991 dari 823.236 TPS (70,45 persen).

Sementara itu, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 22.759.971 suara atau 24,35 persen. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mengantongi 16.212.475 suara alias 17,35 persen dan menjadi yang paling buncit.

(fby/sfr)